Berita Terkini

#Temanpemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menggelar rapat evaluasi pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum tahun 2024 sehubungan telah dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT, Rabu (2/8) bertempat di ruang rapat KPU Kota Padang Panjang. Rapat yang dihadiri ketua dan anggota PPK dan PPS se Kota Padang Panjang tersebut dibuka secara langsung ketua KPU Kota Padang Panjang, Okta Novisyah. Dikatannya, PPS harus memastikan bahwa seluruh pemilih sudah memiliki e-KTP, jangan sampai dihari pemilihan terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki e-KTP. Sementara terkait dengan laporan evaluasi kinerja badan adhoc, ketua divisi sosdiklih, parmas dan SDM, Winda Aprizona menerangkan laporan kinerja tetap dibuat meskipun kegiatannya nihil sehingga tidak ada alasan badan adhoc tidak membuat laporan kinerja. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Edwirta berharap pemilu tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan tepat, akurat dan no accident. Untuk itu penyelenggara pemilu perlu menguasai regulasi yang berlaku disetiap tahapan. Selanjutnya, rapat evaluasi dipandu oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Mondra. Dalam paparannya, Mondra menyampaikan bahwasanyauntuk pilkada serentak tahun 2024 jumlah pemilih per-TPS berjumlah 800 orang maka dalam rapat ini akan dilakukan penggabungan jumlah pemilih per-RT dan per-kelurahan agar pemilih dalam 1 TPS mendekati 800 orang. Hadir dalam kegiatan tersebut kepala BPBD Kesbangpol yang diwakili Efini Tresna. (rts) #KPUMelayani #PemiluSerentak2024

#Temanpemilih Guna mempersiapkan KPU mengenal, memahami dan menyiapkan diri terhadap ancaman penggunaan teknologi informasi pada tahapan pemilu tahun 2024, KPU RI melaksanakan webinar ancaman siber KPU ransomware dan social engineering secara daring melalui aplikasi zoom meeting, Rabu (2/8). Webinar yang diikuti oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota se Indonesia tersebut dibuka oleh anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos. Dalam sambutannya, Betty menyampaikan pemilu tahun 2024 rentan terhadap ancaman siber pada aspek data, aplikasi dan infrastruktur yang KPU miliki sehingga melalui seminar ini KPU dapat mengetahui dan mempersiapkan diri jika terdapat ancaman siber. Dari KPU kota Padang Panjang diikuti oleh Ketua, Okta Novisyah., Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Edwirta dan Staf Subag Teknis dan Hupmas, Fauzi Yetti Rahmi. Hadir sebagai narasumber Prof. Yudho Giri Sucahyo dan Matt Bailey, Senior Global Advisor for Cyber and Information Integrity. (rts) #KPUMelayani #PemiluSerentak2024

#Temanpemilih Dalam rangka mempererat silaturahmi dan meningkatkan solidaritas antar sesama serta menindaklanjuti SE Sekjend Nomor 2723/TU/01.1-SD/03/2023 pertanggal 27 Juli 2023 perihal Pemberian Santunan Anak Yatim di lingkungan KPU dan masyarakat setempat, KPU Kota Padang Panjang memberikan santunan kepada 21 orang anak yatim bertempat di aula kantor KPU Kota Padang Panjang, Jumat (28/7). Santunan tersebut diserahkan secara langsung oleh Anggota KPU Kota Padang Panjang, Harry Hazari, Winda Aprizona dan Edwirta serta Sekretaris KPU Kota Padang Panjang, Agustian. KPU Kota Padang Panjang berharap dengan adanya santunan ini dapat menumbuhkan nilai nilai sosial kemasyarakatan dan memupuk pribadi yang baik, saling berbagi dan saling berkasih sayang terhadap sesama. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia. (rts) #KPUMelayani #PemiluSerentak2024

#Temanpemilih KPU Kota Padang Panjang meraih Terbaik 1 Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dengan skor 71,2 (BB). Penghargaan diserahkan langsung oleh Anggota KPU Republik Indonesia Ibu Betty Epsilon Idroos di The ZHM Premiere Hotel, Padang pada Jumat (28/7). Sekretaris KPU Kota Padang Panjang, Agustian berharap dengan adanya capaian ini kedepannya KPU Kota Padang Panjang harus terus bergerak lebih baik. Peringkat tidak perlu dijadikan target melainkan menjadi upaya perbaikan dan pengembangan dari setiap proses perencanaan dan penganggaran, serta penilaian kinerja harus makin baik untuk diterapkan di KPU Kota Padang Panjang. (rts) #KPUMelayani #PemiluSerentak2024

#Temanpemilih, Di hari kedua pelaksanaan rapat koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di The ZHM Garns Zuri Hotel Padang, Jumat (28/7) hadir Anggota KPU RI, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Betty Epsilon Idroos. Melalui rakor tersebut, Betty menekankan peran penting peningkatan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Kemudian Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat, Medo Haura merekap usulan anggaran pilkada tahun 2024 per Kabupaten/Kota. (rts) #KPUMelayani #PemiluSerentak2024

#Temanpemilih Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Padang Panjang, Mondra., Sekretaris, Agustian., Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi, Vania Silvana beserta operator SAKIP, Alivia Eriyandha mengikuti rapat koordinasi evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di The ZHM Garns Zuri Hotel Padang, Kamis (27/7). Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen saat membuka rakor tersebut menyampaikan, terdapat lima kabupaten dan kota yang sudah mengusulkan anggaran pilkada namun belum melakukan pembahasan dengan pemerintah daerah. “untuk lima kabupaten dan kota tersebut, harus sesegera mungkin melakukan pembahasan alokasi dana hibah APBD untuk penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 bersama pemerintah daerah” ujarnya. Rapat koordinasi tersebut menghadirkan narasumber dari Kepala Badan Kesbangpol Sumatera Barat, Jefrinal Arifin yang menyampaikan paparan tentang kesiapan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Jefrinal menegaskan bahwa pemda semestinya sudah mengalokasikan sekurang-kurangnya 40 persen anggaran pilkada yang diusulkan penyelenggara pemilu. Sebanyak 60 persen kekurangannya dialokasikan dalam APBD tahun 2024. Melalui rakor ini diharapkan dapat mencegah persoalan keterlambatan pencairan dana pilkada dan praktik penyalahgunaan anggaran. (rts) #KPUMelayani #PemiluSerentak2024