#Temanpemilih Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Padang Panjang, Edwirta beserta Kasubag Hukum dan SDM, Rizky Satria Pratama menghadiri rapat koordinasi pemetaan potensi permasalahan hukum untuk gelombang II pada 28-30 Agustus 2023 di Kota Manado.
Ketua KPU RI, Hasyim Asyari saat membuka rapat koordinasi menyampaikan KPU baru saja mendapatkan sertifikat ISO di masing-masing bidang layanan hukum serta pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPU dapat terukur oleh pihak lain serta komitmen pemenuhan standar pelayanan di bidang hukum.
Dijelaskannya bahwa KPU punya wewenang yang besar dalam tahapan kepemiluan, mulai dari mendata pemilih, menetapkan peserta, mengatur kampanye, melakukan pemungutan suara hingga menetapkan hasil pemilu. Untuk itu maka disiapkan mekanisme jika ada yang merasa dirugikan dengan kewenangan tersebut.
Terakhir, Hasyim menekankan divisi hukum harus mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan informasi permasalahan tahapan guna memastikan strategi mediasi dan penyelesaian jika nantinya terjadi sengketa atau gugatan.
Dalam rapat koordinasi ini, turut dilakukan simulasi mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan membagi para peserta kedalam beberapa kelas. (rts)
#KPUMelayani
#PemiluSerentak2024